KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM RANGKA MEMPEROLEH OPINI WTP.

Tanjungpinang, 24 Mei 2017 KPU Provinsi melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 2017, diruang rapat KPU Provinsi Kepulauan Riau , JL. Basuki Ramat no.28-30, Tanjungpinang. Peserta Rapat adalah operator Saiba dan Operator SIMAK BMN dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau. Rapat koordinasi dibuka oleh Komisioner KPU  , Arison, spt, MM, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Laporan Keuangan merupakan informasi yang sangat efektif dan efisien untuk menilai apakah organisasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kegiatan ini diharapkan para peserta dapat memahami penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan BPK. Ditangan operator Saiba dan Simak BMN inilah diharapkan satker menyajikan laporan keuangan secara efektif dan efesien serta menyajikan data yang akurat dan mudah dipahami oleh pengguna Laporan Keuangan.

 

Hadir sebagai Narasumber dari KPPN Tanjungpinang, Houlwan (Kepala Seksi Verifikasi KPPN Tanjungpinang), yang langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan mulai dari input dari dokumen Sumber dalam Aplikasi  Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Accrual (SAIBA) , Rekonsiliasi internal data SAIBA dan data SIMAK BMN (System Informasi  Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)  pada bulan yang berkenaan,  Rekonsiliasi UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai satker dengan  KPPN pada portal E-rekon DJPB.  Sampai dengan bulan Mei 2017 portal E-rekon DJPB belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya penyempurnaan system. Menurut informasi paling lambat akhir Mei 2017 portal sudah dapat diakses oleh seluruh satker se- Indonesia. Setelah Laporan diunggah dalam portal dan terlah terbit Berita Acara rekonsiliasi (BAR) diharapkan satker melakukan telaah Laporan Keuangan, agar Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan yang ada. KPU Provinsi kepulauan Riau selaku Koordinator Wilayah juga wajib melakukan telaah laporan keuangan saker di bawahnya, agar laporan keuangan akurat dan dapat diditeksi lebih awal jika terjadi kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan.

Materi ke II diisi oleh Dimas Pratam dari KPKNL Batam dengan materi Pengahapusan Barang Milik Negara, yang memaparkan langkah-langkah penghaspusan barang Milik Negara. Penghapusan tidak serta merta diajukan oleh satker ke KPKNL Batam, ada proses sebelumnya yaitu satker harus menginventarisir Barang Milik Negara yang kondisinya sudah tidak layak pakai dan diusulkan kepada  Unit Eselon I yaitu KPU RI. Setelah ada persetujuan dari KPU RI, satker dapat mengajukan penghapusannya ke KPKNL Batam. Selanjutnya KPKNL Batam melakukan pemeriksaaan terhadap barang-barang yang rusak untuk dapat diterbitkannya Berita ACara Penghapusan Barang Milik Negara. KPKNL Batam  juga menerima lelang penjualan surat suara KPU yang telah digunakan, hasil penjualan dimasukan dalam Kas Negara. Untuk Penyusunan Laporan BMN Tahun 2017 sampai Triwulan I belum ada pembaharuan aplikasi, Masih menggunakan aplikasi SIMAN dan Aplikasi SIMAK BMN.

Rapat Koordinasi ditutup pada hari yang sama oleh Basmir, S.Sos ( Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik) dengan harapan agar Laporan Keuangan Tahun anggaran 2017 dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Artikel oleh : Dyah

 

Kontak Kami

KPU Provinsi Kepulauan Riau

KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Basuki Rahmat No. 28 - 29 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Telp. +62-771-318242 Fax. +62-771318241
Email : info@kpu.kepriprov.go.id

 

IKLAN PILPRES KPU PROV KEPRI

Iklan KPU Kepulauan Riau

Jajak Pendapat
Bagaimana informasi dari website KPU Kepulauan Riau?
Bagaimana informasi dari website KPU Kepulauan Riau?
You must select at least one item to vote!