KPU KEPRI MENGADAKAN EVALUASI FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019

Pelaksanaan kampanye di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman dan terkendali. Target Partisipasi Pemilu Serentak 2019 mencapai 82%, melampaui target nasional sebesar 77,5%. Namun dalam pelaksanaannya, masih juga ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kampanye yang bersih dan terbebas dari black campaign (kampanye hitam) yang terjadi baik di lapangan maupun di medsos. Oleh karena itu, KPU Provinsi Kepulauan Riau menggelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 pada tanggal 26 Agustus 2019 di Hotel CK Tanjungpinang. Dalam sambutannya, Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau Arison menuturkan bahwa sesuai dengan amanat Peraturan KPU RI, setelah pelaksanaan Pemilu serentak 2019 selanjutnya harus diadakan evaluasi fasilitasi kampanye. “Evaluasi digelar agar dapat menjadi koreksi dan perbaikan, guna penyelenggaraan dan pelaksanan pemilihan umum yang lebih baik kedepannya”. “Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh stakeholder, partai politik peserta pemilu tahun 2019. Kehadiran mereka, sangat diperlukan untuk memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan fasilitasi kampanye pada pemilu tahun 2019,” kata Arison. Beliau menyebutkan, evaluasi yang dilakukan yaitu terkait kekurangan dan kelemahan dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Apa yang menjadi hasil evalusi ini akan dilakukan perbaikan pada pelaksanaan fasilitasi kampanye Pemilu yang akan datang. Namun semua itu tentu tetap mengacu pada ketentuan Perundang Undangan yang ada. Kegiatan Eveluasi ini juga turut mengundang beberapa narasumber untuk peyampaian materi diantaranya :  -            KPU Prov Kepri Parlindungan Sihombing, S.Sos -             Polda Kepri, Kompol Afdal -             Bawaslu Prov Kepri, Idris, S.Thi -             Kesbangpol Kepri, Elman -             KPID Kepri, Hengky Mohari -             AJI Kepri Jailani   Rapat evaluasi dipandu langsung oleh Komisioner KPU Divisi Parmas, Parlindungan Sihombing. Dia menekankan  kekurangan yang terdapat Kampanye pemilu 2019 adalah fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) khususnya spanduk, baliho dan umbul-umbul beserta masalah fasilitasi Iklan Kampanye. Parlin menuturkan beberapa masalah dalam Fasilitasi APK adalah lamanya penetapan revisi anggaran untuk APK, lambatnya penyerahan desain dan pemahaman APK dari peserta pemilu tidak maksimal.  Dari perspektif Bawaslu masalah kampanye 2019 yang dihadapi adalah zonasi, APK, surat pemberhentian Kampanye tidak ditembuskan ke Bawaslu dan adanya tindak pelanggaran yang ditemukan selama kampanye. Pelanggaran tersebut diantaranya keterlibatan anak-anak, pelibatan ASN beserta penggunaan fasilitas negara. Begitu juga evaluasi dari Polda Kepri, Surat Pemberitahuan Kampanye sering terlambat disampaikan bahkan tidak diberitahukan sama sekali. Padahal surat pemberitahuan penting untuk mengatur berapa kekuatan dan aparat yang diturunkan saat sebuah Kampanye berlangsung. Sementara, dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) menuturkan sebagai jurnalis akan tetap membuat berita sesuai fakta dan data, akan tetapi ada beberapa batasan dari KPU sendiri yang membatasi kebebasan media dalam menyampaikan berita dan informasi. KPID juga mengevaluasi terkait iklan kampanye, dimana media masih merasa terbelenggu dengan aturan yang ada, padahal di satu sisi, media juga butuh pemasukan untuk mempertahankan eksistensi media. KPID berharap agar pemberitaan bersifat imbang.   Untuk menangani masalah penertiban APK, Kesbangpol menyarankan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada Instansi terkait. Penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditentukan sesuai aturan dan dengan pemsangan di tempat yang telah ditentukan. Acara diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antar peserta Partai Politik dan narasumber. Diharapkan evaluasi kampanye pemilu tahun 2019 dan penyampaian materi dari narasumber dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2020. (Siti FZ)