Berita Kepri

Selasa, 11 April 2017 00:00
761

Tujuh Pilar Inovasi KPU 2012 – 2017

Tanjungpinang,kpu-Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012 – 2017 mempunyai tujuh pilar inovasi sebagai penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam buku sebagai pertanggungjawaban kinerja KPU. Buku tersebut berjudul Inovasi Pemilu, mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang. Buku Inovasi Pemilu tersebut diluncurkan bersamaan dengan buku Pemilu dalam Foto, Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Pemilu Presiden 2014, dan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, Senin (10/4) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa buku tersebut adalah buku pertama yang ditulis diantara kelima buku yang diluncurkan tersebut. Hal itu karena harus ada transfer knowledge dan transfer inovasi untuk periode mendatang. “Inovasi tersebut adalah inovasi menjaga kemandirian, transparansi, pendekatan hukum progresif, membangun pemilih inklusif, early voting, teknologi informasi, dan menggalang partisipasi pemilih,” tutur Sigit yang juga akan mengakhiri masa tugasnya di KPU RI. Sigit juga menjelaskan, menjaga kemandirian itu menjadi roh KPU, seperti halnya orang sakit, sehebat apapun orang tersebut, tak akan ada gunanya. Untuk itu kemandirian KPU menjadi bermakna, karena menjadi pondasi penting. Kemudian transparansi, KPU melakukan upload C1 dari TPS ke laman KPU, sehingga semua pihak bisa mengkasesnya. Terkait pendekatan hukum progresif, Sigit memberi contoh soal keterwakilan perempuan 30 persen. Ketika UU mengamanahkan 30 persen keterwakilan perempuan, aktualisasinya KPU membuat regulasi setiap partai dalam harus ada keterwakilan perempuan dalam setiap 3 urutan calon anggota legislatif, begitu juga bagi kepengurusan partai politik (parpol) dan diperbolehkannya memilih menggunakan KTP pada Pemilu Presiden 2014. “Membangun pemilih inklusif, itu salah satunya dengan aksesible bagi penyandang disabilitas, bagaimana memfasilitasi sebaik mungkin di TPS. Early voting, ini pemilihan lebih awal di luar negeri saat pemilihan legislatif dan presiden 2014, harapannya untuk meningkatkan partisipasi publik di luar negeri,” ujar Sigit dalam selayang pandang peluncuran buku tersebut. Mengenai teknologi informasi, Sigit juga menjelaskan KPU mulai modernisasi dengan sistem informasi, seperti adanya Sipol, Sidalih, Silog, Silon, dan sistem informasi lainnnya. Kemudian terakhir menggalang partisipasi pemilih, kalau sebelumnya banyak kerjasama dengan organisasi masyarakat (ormas), KPU sekarang terjun langsung ke masyarakat. Buku-buku ini diterbitkan oleh KPU periode 2012 – 2017 sebagai bagian dari menuliskan prasasti sejarah. Selama lima tahun ini, KPU telah menerbitkan lebih dari 60 buku. Ada detail-detail pada lima buku ini yang tidak terdapat di buku-buku lain. Buku ini menjelaskan bagaimana cara KPU periode 2012 – 2017 dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.(humaskpukepri)

Selengkapnya
Selasa, 11 April 2017 00:00
793

Hari Terakhir Bertugas, KPU RI Launching Buku 5 Tahun Kinerja 2012 – 2017

Hari ini, hari terakhir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012 – 2017 bertugas di KPU RI. Hal ini karena masa bakti selama lima tahun akan berakhir, dan besok hari Selasa 11 April 2017 Presiden RI akan melantik komisioner KPU RI yang baru periode 2012 – 2017. Pada hari terakhir bertugas ini, Komisioner KPU RI meluncurkan lima buku hasil kinerja KPU RI selama periode 2012 – 2017. Buku tersebut diluncurkan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU RI ke publik sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Komisioner KPU RI periode 2012 – 2017 juga telah menyerahkan buku hasil kinerja selama bertugas lima tahun tersebut kepada Ketua DPR RI dan Presiden RI. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro saat melaunching buku hasil kinerja KPU RI selama periode 2012 – 2017 dan Operation Room KPU RI, Senin (10/4) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. “Delapan Komisioner KPU RI periode 2012 - 2017, termasuk Alm Ketua KPU RI Husni Kamil Manik yang telah mendahului kita, telah melakukan banyak hal. Selain penguatan kelembagaan, juga penguatan infrastruktur, untuk mewujudkan organisasi yang tetap dan mandiri,” tutur Juri yang telah 14 tahun bertugas sebagai penyelenggara pemilu, sejak di KPU DKI Jakarta hingga di KPU RI. Seluruh tanggungjawab penyelenggaraan itu disampaikan dalam buku-buku tersebut, tambah Juri. Lima buku tersebut adalah buku Pemilu dalam Foto, Inovasi Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Pemilu Presiden 2014, dan Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Harapannya melalui buku-buku tersebut, KPU RI periode 2012 – 2017 bisa meninggalkan pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas, juga kepada komisioner KPU RI periode mendatang sebagai transfer memori. Juri juga mengajak semua kalangan untuk mendukung dan mendoakan Komisioner KPU RI periode 2017 – 2022 yang besok akan dilantik untuk menjadi penyelenggara pemilu yang lebih baik dan tetap mandiri. Seperti diketahui, Komisioner KPU RI Arief Budiman dan Hasyim Asy’ari terpilih kembali melalui fit and proper test di Komisi II DPR RI untuk bertugas pada periode 2017 – 2022. Terpilihnya kedua komisioner itu bisa menjaga kesinambungan tugas KPU RI di masa mendatang.(humaskpukepri)

Selengkapnya
Senin, 03 April 2017 00:00
801

KPU Umumkan Pemenang Lomba Jurnalistik & Situs KPU Akses

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan Dewan Pers mengumumkan para pemenang lomba karya jurnalistik pemilu akses dan situs KPU provinsi akses, Jumat (31/3). Dalam acara yang berlangsung di ruang sidang utama gedung KPU RI, Menteng, Jakarta tersebut, Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa media massa memiliki peran penting dalam pengarusutamaan isu-isu penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (pemilu). “Media menjadi salah satu unsur penting, atau sarana yang sentral. Maka tanpa keterlibatan media untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam pemilu, itu menjadi suatu hal yang mustahil,” kata Juri. Juri mengatakan, tanpa adanya media, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, serta semua pihak, penyelenggaraan pemilu tidak akan berkualitas. Untuk itu Juri berharap semua pihak dapat membantu KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk isu disabilitas, isu kesetaraan gender, dan kelompok-kelompok lain yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi. “KPU juga ingin membuat pemilu itu semakin berkualitas, dan punya bobot. Nah yang menjadi penambah bobot kualitas dalam penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana KPU dan semua pihak membuat seluruh masyarakat yang punya hak pilih, tanpa terkecuali bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Untuk kepentingan itu KPU harus dibantu oleh semua pihak untuk bersama-sama menjadikan isu seperti ini penting di dalam pemilu kita,” terang Juri. Juri menambahkan, lomba tersebut merupakan sarana KPU untuk menjadikan isu disabilitas di dalam pemilu menjadi hal yang penting. “Di hari ini kita ingin menjadikan isu disabilitas dan media menjadi isu penting dalam bentuk lomba karya jurnalistik pemilu akses dan situs KPU provinsi akses. Terima kasih kepada media yang sudah ikut berpartisipasi penuh untuk menjadikan isu disabilitas ini penting bagi pemilu kita,” tambahnya. Lomba yang dimulai sejak 23 September 2016 tersebut diikuti oleh 202 karya jurnalistik dari seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari 97 karya pemberitaan di media cetak/online; 36 karya penulisan opini; 55 karya foto pemilu akses; serta 14 karya pemberitaan di media TV/radio. Selain memberikan penghargaan pada kategori lomba tersebut, AGENDA secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan bagi situs KPU provinsi yang akses bagi penyandang disabilitas. Berikut merupakan daftar pemenang dari masing-masing kategori lomba, serta situs KPU provinsi akses.   Kategori Pemberitaan di Media Cetak/Online: 1. Juara I – Antony Lee dan Agnes Theodora (Kompas), dengan judul Sulitnya Menjaga Hak Difabel Psikososial; 2. Juara II – Adi Warsidi (Tempo.com), dengan judul Pengalaman Mencoblos Pemilih Difabel Saat Pilkada Aceh; 3. Juara III – Muhammad Hafil (Republika), dengan judul Catatan Pilkada dari Kursi Roda.   Kategori Penulisan Opini di Media: 1. Juara I – Nurul Amalia Salabi (Rumahpemilu.org), dengan judul Pemilu Akses Menagih Janji Konstitusi; 2. Juara II – Harjoni Desky (Pewarta-Indonesia.com), dengan judul Penyandang Disabilitas Adalah Kita (Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas); 3. Juara III – Andrian Habibi, (Indonesiana.tempo.com), dengan judul Pemenuhan Hak Pemilih Disabilitas.   Kategori Foto Pemilu Akses: 1. Juara I – Maman Sukirman (Koran Sindo), dengan judul Disabilitas Salurkan Hak Suara-Pilkada Takalar 2017; 2. Juara II – Alfi Yusron (Majalah Derap Desa), dengan judul Partisipasi Kaki Kiri Sang Tuna Daksa Untuk Pemilukada; 3. Juara III – Yulianto (Koran Sindo) dengan judul 1,5 Juta Penduduk Terancam Tidak Masuk DPT.   Kategori Pemberitaan di Media Elektronk (TV/Radio): 1. Juara I – Nova Misdayanti Mandasari (Kompas TV Aceh), dengan judul Tuna Daksa Korban Konflik Menentukan Pemimpinnya; 2. Juara II – Program 360 Metro TV, dengan judul Pilkada Setara; 3. Juara III – Fabianus Benge (INews TV Kupang), dengan judul Pemilih Disabilitas Minta KPUD Siapkan Template.   Situs KPU Provinsi Akses: 1. Juara I – Situs KPU Provinsi Banten; 2. Juara II – Situs KPU Provinsi Sulawesi Utara; 3. Juara III – Situs KPU Provinsi Kalimantan Tengah. (humaskpukepri)

Selengkapnya
Jumat, 31 Maret 2017 00:00
768

Pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Natuna

Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau, Ir. Ardiyanto Hadibroto melantik pejabat yang kan menduduki jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Natuna, Selasa (21/3) di ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau. Erman S.Pd diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Natuna menggantikan Irlizar, S.Sos yang diangkat menjadi Kabid pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderl KPU Nomor 156/Kpts/Sekjen/Tahun 2017 dan Nomor 157/Kpts/Sekjen/Tahun 2017   tanggal  8 Maret 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam Sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau mengatakan pelantikan atau pengantian dalam birokrasi adalah hal yang wajar KPU ingin membangun menjadi lembaga yang kredibel yang bisa memberikan pelayanan excellent dan penanaman nilai kelembagaan mandiri, profesional, intregritas dan transparan. Diharapkan kedepannya para pimpinan saling memperbaiki dan mengkoreksi sesama pimpinan supaya tercapai solidaritas antara sekretariat dan Komisioner KPU. Pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Natuna ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, Ketua dan Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Bintan dan perwakilan dari Kabupaten Natuna. Semoga dengan adanya Sekretaris KPU Kabupaten Natuna yang baru dapat semakin meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Natuna dalam mendukung tugas – tugas Komisioner yang semakin penuh tantangan di depan.(humaskpukepri)

Selengkapnya
Jumat, 31 Maret 2017 00:00
721

Peresmian Rumah Pintar Pemilu

Tanjungpinang,kpu-Kamis, 30 Maret 2017 Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau  (Kepri), Ketua KPU RI Juri Ardiantoro meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Gurindam 12  KPU Prov Kepri. Tampak hadir pula Anggota Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah,  Ketua KPU Provinsi beserta anggota, Sekretaris KPU Kepri, serta Ketua dan Sekretaris  KPU Kab/Kota se Kepri. Disamping itu juga hadir Relasi KPU Kepri, FKPD, OPD, Rektor, BEM, Komunitas Pemilu dan pihak-pihak lain terkait serta awak media. Said Sirajuddin mengatakan, rumah-rumah pintar pemilu di kepri diberi nama bernuansa melayu. “Rumah pintar KPU Kepri diberi nama Gurindam 12” kata Said said menambahkan nama nama rumah pintar pemilu dikabaupaten/kota untuk Tanjungpinang nama Rumah pintarnya Raja Ali Kelana, Bintan Seloka Ilmu, Batam Engku Putri dan Lingga.  Sementara itu Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro menegaskan bahwa rumah pintar Pemilu merupakan program KPU RI. Semua komisioner KPU disetiap daerah dituntut untuk berkreasi mengadakan rumah pintar Pemilu "Ada tujuan yang dikemas dalam rumah pintar," ungkap Juri. Dia menjelaskan, melalui rumah pintar ini, KPU mampu mendokumentasikan data baik dari KPU maupun dari lembaga lainnya terkait Pemilu yang bisa diakses semua orang. Misalnya, data penyebaran, data kekuatan setiap calon dan lain-lain. "Pelajar yang mau belajar tentang Pemilu bisa datang ke rumah pintar Pemilu itu," kata Juri. Selain tujuan di atas, rumah pintar Pemilu juga dibuat sebagai tempat untuk menggelar kegiatan dan program demi mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat.(humaskpukepri)

Selengkapnya
Kamis, 02 Maret 2017 00:00
756

Pengambilan Sumpah/Janji PNS Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang,kpu-Kamis, Sebanyak 7 (tujuh) PNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau di ambil sumpah/Janjinya pada hari Selasa, 28 Febuari 2017 kemarin. Pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil ini digelar di Ruang Rapat KPU Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan sumpah ini dilakukan langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai saksi adalah Kabag Program Data Organisasi dan SDM dan Kasubbag Program data, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, serta seluruh Pejabat Eselon III, IV dan Staff di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah PNS yang disumpah berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Sekretariat KPU provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 (tiga) orang, Sekretariat KPU Kabupaten Bintan , Sekretariat KPU Kabupaten Lingga, Sekretariat KPU Kabupaten Anambas, dan Sekretariat KPU Natuna masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, dengan nama-nama sebagai berikut :  1.Bobby Tinambunan, SH 2.Adi Kurniawan, S. Kom 3.Andryana, A.Md 4.Doni Romaito Batubara, ST 5.Hendry Zones Sinaga, SH 6.Bagus Aji Kuncuro, S.IP 7.Fazry Purnama, SE Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau, Ardyanto Hadibroto menyampaikan bahwa Sumpah/Janji yang diucapkan adalah pernyataan awal yang mendasari seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. Setiap PNS, apabila sudah diambil sumpah/janji, berarti kepadanya melekat kewajiban terkait dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pengabdiannya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat, dengan mentaati segala peraturan perundang–undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku Ardyanto juga menjelaskan jadilah PNS yang Mandiri, Profesional, dan Intergritas. Setelah diambil sumpah/janjinya, diharapkan PNS selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan sebagai PNS yang  kreatif, terampil dan terwujudnya Aparatur Negara yang profesional. (humaskpukepri)

Selengkapnya